Apa Bedanya UMR, UMP dan UMK?

UMP

Berita kenaikan UMP 2020 sudah didengungkan oleh berbagai media online. Namun tahukah kamu maksud dari UMP (Upah Minimum Provinsi)? Dan apa perbedaan dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR), ataupun Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)? Ulasannya, akan tim Woke ulas di sini!

Sebenarnya istilah Upah Minimum Regional (UMR) sudah tidak berlaku lagi, sudah diganti menjadi Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini tertuang dalam Kepmenakertrans 226/2000.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, dijelaskan jika:

  1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
  2. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
  3. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
upah minimum
sumber gambar: Shutterstock

UMP (Upah Minimum Provinsi) ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur secara serentak pada tanggal 1 November, setiap tahunnya.

Gubernur tak hanya menetapkan UMP, namun juga menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati atau walikota.

Untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November setelah penetapan UMP.

Penetapan besaran UMK harus lebih besar dibandingkan besaran UMP.

ump
sumber gambar: Shutterstock

Lalu mana yang menjadi acuan, UMP atau UMK?

Berdasarkan informasi yang dilansir hukumonline.com (16/05/18), secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, ataupun dalam Permen Upah Minimum, memang tidak disebutkan mana yang menjadi acuan dalam menentukan upah minimum.

Namun jika kamu lihat dari kedua pengertian upah minimum yang sudah diulas di atas, terlihat jika ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.

Jadi jika di kota atau kabupaten tersebut belum bisa menetapkan standar UMK atau belum ada Dewan Upah, maka UMP yang menjadi acuan untuk pemberian upah.

Sedangkan jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK maka yang berlaku adalah ketentuan UMK.

Eits, sebenarnya upah minimum tidak hanya ada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) saja. Ada juga Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). 

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dijelaskan jika:

  • Upah Minimum Sektoral Provinsi yang selanjutnya disingkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi.
  • Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.
  • Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Besaran UMSP atau UMSK ini bisa ditetapkan oleh gubernur atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

Nah, untuk besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMP, sedangkan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Dasar dan wewenang dalam menentukan upah minimum

Lalu pasti kamu penasaran bagaimana pemerintah menentukan upah minimum ini?

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Pasal 3 dijelaskan jika penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk pencapaian KHL ini, gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

Nah untuk peta jalan pencapaian KHL disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Menentukan tahun pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL;
  2. Memprediksi nilai KHL sampai akhir tahun pencapaian;
  3. Memprediksi besaran nilai Upah Minimum setiap tahun;
  4. Menetapkan prosentase pencapaian KHL dengan membandingkan prediksi besaran Upah Minimum dengan prediksi nilai KHL setiap tahun.
umk
sumber gambar: Shutterstock

Berikut ini daftar UMP 2020 Provinsi di Indonesia:

UMP 2020 sudah dipastikan naik, melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51% untuk rata-rata nasional.

Penetapan ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018, yang menggunakan komponen inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar

Kenaikan UMP 2020 lebih tinggi ketimbang 2019 yang 8,03%. Namun lebih kecil ketimbang kenaikan pada 2017 yang mencapai 8,71%. Berikut detailnya yang kami urutkan dari nominal paling besar ke yang terkecil:

ProvinsiUMP 2020 (Rp)
DKI Jakarta4,276,348.72
Papua3,394,377.27
Sulut3,310,722.57
Babel3,230,075.77
Aceh3,185,837.32
Papua Barat3,126,346.72
Sulsel3,103,800.51
Sumsel3,044,520.41
Kepri3,005,460.07
Kaltara3,000,803.90
Kaltim2,981,377.36
Riau2,888,563.33
Kalsel2,877,447.56
Kalteng2,838,334.05
Maluku2,604,960.51
Gorontalo2,586,900.10
Sulbar2,571,328.92
Sultra2,552,013.05
Sumut2,499,421.51
Bali2,493,523.99
Sumbar2,484,041.30
Banten2,460,968.82
Lampung2,432,000.99
Kalbar2,399,444.74
Sulteng2,303,710.70
Bengkulu2,214,044.55
NTB2,139,325.65
NTT1,945,907.66
Jabar1,810,350.46
Jatim1,768,775.94
Jateng1,742,015.20
Yogyakarta1,704,607.46

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Woke.id (@wokedotid) on

4 Comments

Leave a Reply
  1. Kami bekerja di salah satu PERUSAHAAN di bidang jasa di KOTA PADANGSIDIMPUAN, SUMUT. tetapi gaji kami jauh 2 kali lipat di bawah UMK dan kami menuntut hak yang seharusnya kami peroleh dari pengusaha. Tetepi yang kami dapat dari tuntutan itu hanyalah sia-sia kami semua d bekukan/ di istirahatkan.
    Lapor DISNAKER sudah.
    Unjuk rasa lapor POLRES tidak dapat izin.
    KITA SEMUA HARUS GIMANA? ????
    MOHON PENGARAHANNYA,TERIMA KASIH

    • Hi Kak Aswan, untuk masalah gaji di bawah minimum, sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bisa dilakukan dengan Bipartit, Tripartit, dan melaporkan dugaan tindak pidana untuk detailnya bisa dilihat pada artikel berikut ini https://www.woke.id/upah-minimum/. Kami doakan semoga masalah Kak Aswan dapat menemui titik tengah. Semoga jawaban ini bisa membantu, terima kasih.

  2. Saya sudah jalan 11thn bekerja di perusahaan swasta tapi gajih sy masih di bawah UMP jadi apa yg jadi panutan untuk saya apakah bisa nuntut perusahaan

    • Hi Kak Rozali, sebelum menuntut perusahaan ada baiknya bicarakan terlebih dahulu dengan atasan kamu terkait masalah gaji ini.

Berikan Komentar Anda

tol jakarta solo

Catat, Ini Lokasi Rest Area & Rincian Tarif Tol Jakarta Solo!

20 Film India Romantis Terbaik yang Bikin Baper