Hati-hati, Draf Revisi UU Ketenagakerjaan di Medsos Hoaks

revisi UU ketenagakerjaan 1
world.edu

Bila kamu melihat draf revisi UU Ketenagakerjaan, berhati-hatilah bisa jadi itu hoaks.

Pasalnya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membantah bila draft yang tersebar luas bersumber dari pemerintah. Draft berisi revisi UU Ketenagakerjaan tersebut tidak jelas sumbernya dan hoaks. Pemerintah baru tahap melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari segmentasi yang ada dari teman-teman serikat pekerja, dunia usaha.

Dalam draf revisi UU Ketenagakerjaan yang tersebar di media sosial terdapat 14 pasal revisi. Di dalam naskah tersebut tertulis bersumber dari Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan 2018 dan berbagai sumber lain, namun nyatanya hal tersebut belum jelas adanya.

Draf Revisi UU Ketenagakerjaan yang Dikabarkan Hoaks

KategoriPasalUsulan Perubahan
Definisi hubungan kerjaPasal 50“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh,” menajdi “… antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh.”
Cuti haidPasal 81Dihapuskan, dengan alasan rasa nyeri haid dapat diatasi dengan obat anti nyeri
Pemborongan kerja (outsourching)Pasal 64-651. Diatur dalam UU terpisah
2. Diperluas untuk selueuh jenis pekerjaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Pasal 60PKWT dapat diperpanjang maksimal 5 tahun
Fasilitas KesejahteraanPasal 100Dihapuskan
PHK atas Kesalahan BeratPasal 158Dimasukkan kembali
Penentuan Upah MinimumPasal 88-89Disesuaikan dengan formula PP 78/2015 Pengupahan
Penetapan PHKPasal 151-155Ditetapkan antara pihak buruh dan pengusaa tanpa melalui mekanisme persidangan
Pesangon
Pasal 156 (2)“Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut, diubah menjadi “…paling banyak.”
Pasal 161-166Pesangon diberikan dengan mempertimbangkan alasan “kemampuan” penguasa. Aturan pesangon tidak lagi dimuat dalam UU namun dalam PKB dan perundingan bipartit.
Uang Penghargaan Masa KerjaPasal 156 (3)Dihapuskan
Waktu KerjaPasal 77Penambahan jam kerja
Kerja LemburPasal 78 (1)Waktu kerja lembur dibolehkan lebih dari 3 jam asal disepekati dengan pekerja
Mogok KerjaPasal 137 dan 145Pengetatan prosedur dan pemtasan mogok kerja
Keuangan Serikat BuruhPasal 31Serikat buruh wajib melapor jika menerima bantuan dana dari luar negeri

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dilansir Kompas.com (21/8), saat ini proses revisi UU Ketenagakerjaan masih dalam tahap kajian. Hanif pun mengaku pihaknya masih menyerap aspirasi dari segmentasi yang ada, baik dari serikat pekerja hingga dunia usaha.

“Pemerintah baru tahap melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari segmentasi yang ada dari teman-teman serikat pekerja, dunia usaha,” ujar Hanif.

revisi UU Ketenagakerjaan
Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) tolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan di persimpangan Senayan, Jakarta sebelum gerbang gedung DPR, tirto.id

Adapun dalam draf yang beredar tersebut, beberapa revisi yang bakal dilakukan meliputi pasal 81 mengenai cuti haid yang bakal dihapuskan lantaran dengan alasan nyeri haid dapat diatasi dengan obat anti nyeri. 

Kemudian di pasal 100 mengenai fasilitas kesehatan yang bakal dihapuskan, juga pasal 151-155 mengenai penetapan PHK. Pada draft tersebut, UU Ketenagakerjaan versi revisi bakal menetapkan keputusan PHK hanya melaui buruh dan pengusaha tanpa melalui proses persidangan. 

Selain itu, ada pula revisi yang bakal menghapus pasal mengenai uang penggargaan masa kerja, juga ada penambahan waktu kerja bagi para buruh atau tenaga kerja.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Woke.id (@wokedotid) on

Berikan rating

Apakah artikel ini membantu?

Klik 5 bintang jika membantu

Nilai rata-rata / 5. Jumlah vote

Berikan Komentar Anda

PKWT

Yuk, Pahami Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Drama korea September

Sederet Drama Korea Terbaru September 2019