Jadwal & Tahapan Lengkap Pendaftaran CPNS 2019

Jadwal pendaftaran CPNS 2019 sudah dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bagi kamu yang ingin jadi abdi negara, segeralah siapkan dokumen persyaratan dan mempelajari materi tes CPNS dari sekarang.

Bila sesuai jadwal CPNS 2019 yang dirilis BKN, tahapan rekrutmen CPNS 2019 akan berlangsung hingga April 2020.

Dimulai dari tanggal 28 Oktober 2019 untuk pengumuman pendaftaran. Lalu berlanjut ke tanggal 11 November 2019, registrasi secara online pada website sscn.bkn.go.id akan resmi dibuka.

Jadwal CPNS 2019 berlanjut ke pengumuman hasil seleksi administrasi di bulan Desember 2019. Lalu ada pengumuman jadwal dan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dilaksanakan pada Januari 2020.

Selanjutnya pada rangkaian jadwal CPNS 2019 akan ada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung pada Februari 2019. Sementara, untuk hasilnya akan diumumkan pada Maret 2020 diikuti dengan pelaksaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Integrasi kedua hasil seleksi dijadwalkan akan berlangsung pada April 2020.

Berikut detail jadwal CPNS 2019:

28 Oktober 2019: Penetapan formasi dan pengumuman pendaftaran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Hal ini tertuang dalam Pengumuman No: B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Pendaftaran CPNS 2019 akan dibuka di 68 Kementerian/Lembaga dan 462 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota), berikut detailnya;

Instansi Pemerintah Pusat yang Membuka Pendaftaran CPNS 2019

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: 60 formasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: 67 formasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 77 formasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: 72 formasi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: 98 formasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara: 25 formasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak: 25 formasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 140 formasi
Kementerian Pemuda dan Olahraga: 11 formasi
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi: 230 formasi
Kementerian Dalam Negeri: 370 formasi
Kementerian Luar Negeri: 138 formasi
Kementerian Pertahanan: 552 formasi
Kementerian Hukum dan HAM: 4.598 formasi
Kementerian Keuangan: 202 formasi
Kementerian Pertanian: 520 formasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 187 formasi
Kementerian Perhubungan: 1.244 formasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ditambah formasi Dikti): 2.196 formasi
Kementerian Kesehatan: 2.205 formasi
Kementerian Agama: 5.815 formasi
Kementerian Tenaga Kerja: 416 formasi
Kementerian Sosial: 117 formasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 705 formasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan: 399 formasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika: 581 formasi
Kementerian Perdagangan: 222 formasi
Kementerian Perindustrian: 359 formasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 1.180 formasi
Kementerian Pariwisata: 202 formasi
Kementerian Riset dan Teknologi: 11 formasi
Kementerian Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet: 90 formasi
Kejaksaan Agung RI: 5,203 formasi
Badan Intelijen Negara: 721 formasi
Sekretariat Jenderal MPR: 21 formasi
Sekretariat Jenderal DPR: 59 formasi
Sekretariat Mahkamah Agung: 2,104 formasi
Sekretariat Jenderal BPK: 348 formasi
Badan Kepegawaian Negara: 180 formasi
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional: 131 formasi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: 170 formasi
Badan Tenaga Nuklir Nasional: 156 formasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS: 209 formasi
Arsip Nasional RI: 71 formasi
Badan Informasi Geospasial: 48 formasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 282 formasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal: 19 formasi
Badana Pengkajian dan Penerapan Teknologi: 300 formasi
Bandan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : 160 formasi
Kementerian Agrasia dan Tata Ruang: 727 formasi
Perpustakaan Nasional: 57 formasi
Badan Pengawas Tenaga Nuklir: 41 formasi
Badan Pengawasan Obat dan Makanan: 277 formasi
Lembaga Ketahanan Nasional: 42 formasi
Kepolisian Negara RI: 554 formasi
Badan Narkotika Nasional: 154 formasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum: 716 formasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 93 formasi
Sekretariat Komisi Nasional HAM: 15 formasi
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI: 143 formasi
Badan Keamanan Laut: 171 formasi
Badan SAR Nasional: 391 formasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 139 formasi
Komisi Ombusman: 91 formasi
Badan Nasional Penanggulangan Teroris: 139 formasi
Badan Pengawasan Pemilu: 319 formasi
Badan Pembina Ideologi Pancasila: 60 formasi

Instansi Pemerintah Daerah yang Membuka Pendaftaran CPNS 2019:

Provinsi Aceh: 107
Kab. Aceh Besar: 126
Kab. Pidie: 404
Kab. Aceh Utara: 122
Kab. Aceh Timur: 89
Kab. Aceh Selatan: 67
Kab. Aceh Barat: 192
Kab. Simeulue: 98
Kab. Bireuen: 263
Kab. Aceh Singkil: 182
Kab. Aceh Barat Daya: 138
Kab. Aceh Tamiang: 182
Kab. Nagan Raya: 168
Kab. Aceh Jaya: 191
Kab. Bener Meriah: 162
Kab. Pidie Jaya: 150
Kota Sabang: 189
Kota Banda Aceh: 195
Kota Langsa: 53
Kota Lhokseumawe: 147
Kota Subulussalam: 199
Provinsi Sumatera Utara: 306
Kab. Deli Serdang: 111
Kab. Karo: 261
Kab. Tapanuli Tengah: 249
Kab. LabuhanBatu: 166
Kab. Dairi: 285
Kab. Tapanuli Utara: 249
Kab. Tapanuli Selatan: 129
Kab. Asahan: 186
Kab. Nias: 227
Kab. Toba Samosir: 99
Kab. Mandailing Natal: 290
Kab. Humbang Hasundutan: 57

Detailnya formasi apa saja yang dibuka, dan berapa jumlahnya, bisa kamu baca di sini ya!

Nantinya, pelamar hanya bisa mendaftar di 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan diKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

pendaftaran CPNS 2019 — Didik Suhartono /ANTARA FOTO

November 2019: Pendaftaran secara online di sscn.bkn.go.id dibuka

Sebelum pendaftaran dibuka pada tanggal 11 November 2019, ada baiknya kamu mengetahui persyaratan dan dokumen apa saja yang dibutuhkan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS asal memenuhi syarat CPNS berikut ini;

Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
Bersedia ditempatkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

*Persyaratan tambahan untuk masing-masing formasi ditentukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).

Beberapa dokumen persyaratan yang perlu disiapkan untuk pendaftaran CPNS, kurang lebih seperti:

Untuk S1 atau tenaga profesional;

Fotokopi KTP
Fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir
Surat keterangan akreditasi dari BAN PT
Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar (Latar belakang warna merah)

Dokumen tambahan bagi lulusan D3 dan SMA/sederajat:

Materai Rp 6.000
Fotokopi KTP
Fotokopi ijazah/STTB
Fotokopi ijazah SD
Fotokopi ijazah SLTP
Fotokopi ijazah SLTA

Desember 2019: Pengumuman hasil seleksi adminstrasi

Januari 2019: Masa Sanggah dan Pengumuman hasil SKD

Masa sanggah; peserta yang merasa dirinya laik untuk diluluskan, boleh menyanggah, sesuai Peraturan Menteri PANRB.
Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Februari 2020: Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Pada umumnya dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri atas tiga kelompok, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Agar bisa lolos passing grade, kamu harus meraih nilai minimal masing-masing 143,80 dan 75.
- Soal-soal yang diberikan untuk TWK mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
- Selanjutnya tes TIU, dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal yakni kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Sedangkan kemampuan numerik yakni kemampuan untuk melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Lalu, kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
- Sedangkan tes TKP digunakan menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Maret 2020: Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), secara garis besar di Peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 menyebut ada delapan jenis dalam SKB yakni; tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara.