Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Apa Itu dan Benarkah Merugikan Pekerja?

Omnibus law cipta lapangan kerja
girlattorney.com

Hari ini, tepatnya 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Banyak yang mengecam RUU Cipta kerja ini. Bahkan hari ini, sejumlah hashtag penolakan trending nomor satu di Twitter.

Warganet beramai-ramai menyampaikan kecamannya dalam tagar #GagalkanOmnibusLaw, #TolakOmnibusLaw, #MosiTidakPercaya, #DPRRIKhianatiRakyat, dan #tolakruucipta. RUU Cipta Kerja ini dianggap merugikan pekerja, mengapa demikian? Sebelum membahas kerugian yang bisa dialami dari UU Omnibus Law ini, mari Wokenim bahas apa itu Omnibus Law.

Apa itu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja?

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur di sejumlah undang-undang atau satu undang-undang mempunyai kuasa untuk merevisi beberapa UU sekaligus.

Regulasi ini dikenal pula sebagai regulasi sapu jagat lantaran mampu mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Pemerintah telah mengajukan dua RUU Omnibus Law, yakni Cipta Lapangan Kerja dan perpajakan ke DPR. Adapun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait, yakni:

  1. Penyederhanaan Perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
  5. Kemudahan Berusaha
  6. Dukungan Riset dan Inovasi
  7. Administrasi Pemerintahan
  8. Pengenaan Sanksi
  9. Pengadaan Lahan
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah, dan
  11. Kawasan Ekonomi.

Omnibus Law
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020), ANTARA FOTO/Dhemas Reviyan

Beberapa Poin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang Dianggap Merugikan Pekerja

Beberapa poin RUU Cipta Kerja dianggap tidak berpihak kepada pekerja. Hal inilah yang menyebabkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), dan elemen serikat pekerja, serta masyarakat akan menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (08/10/2020).

Berikut beberapa poin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dianggap bisa merugikan pekerja:

Hilangnya Upah Minimum dan Hadirnya Upah per Jam

Poin utama yang kontroversial adalah adanya upah per jam. Pasalnya, dalam poin ini dikhawatirkan hilangnya upah minimum

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tertuang sistem upah per jam. Artinya, apabila pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu, upah yang diterima akan berada di bawah upah minimum. Padahal bila berpacu dalam UU Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) telah dijelaskan jika pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Namun menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dilansir dari Kompas.com (21/1/2019), di dalam Omnibus Law, Upah Minimum (UM) dipastikan tidak akan turun serta tidak dapat ditangguhkan, terlepas dari apapun kondisi pengusahanya.

Selain itu, skema upah per jam tidak bisa diterapkan ke semua pekerja. Skema upah per jam hanya bisa diterapkan untuk jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerja paruh waktu dan jenis pekerjaan baru di era ekonomi digital. Namun untuk jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum.

Baca juga:  Berapa Upah per Jam Pekerja Indonesia? Ini Jawabannya

Tidak Ada Lagi Pesangon

Istilah baru dalam Omnibus Law yang menimbulkan keresahan pada pekerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk pekerja yang terkena PHK. Tunjangan ini besarnya mencapai 6 bulan upah.

Aturan baru dalam Omnibus Law dinilai akan menghilangkan pesangon yang telah diatur sebelumnya. Pasalnya tunjangan PHK di Omnibus Law hanya  6 bulan upah, sedangkan di aturan sebelumnya, buruh berhak memperoleh hingga 38 bulan upah lebih. Selain itu, jaminan sosial juga dikhawatirkan hilang dengan adanya sistem kerja yang fleksibel.

Perluasan Outsourcing

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja memperbolehkan semua jenis pekerjaan menggunakan sistem kontrak dan bisa dilepaskan.

Padahal, di dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan, sistem kontrak lepas dibatasi untuk lima jenis pekerjaan, yakni petugas kebersihan, katering, supir, sekuriti dan jasa penunjang.

Perlu diketahui, poin di atas hanya segelintir dari permasalahan UU Cipta Kerja yang dikecam masyarakat.

Untuk informasi lainnya seputar peraturan hak pekerja Indonesia yang sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan, kamu bisa klik di sini.

Baca juga:  Pekerja Outsourcing dalam Peraturan di Indonesia

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Wokedotid (@wokedotid) pada

drama thailand romantis komedi

Daftar Drama Thailand Romantis Komedi Rating Tertinggi

pandemi corona berakhir

Apa yang Bakal Terjadi Usai Badai Pandemi Corona Berakhir?