Pemotongan Gaji Karyawan karena Terlambat atau Absen Kerja, Bolehkah?

pemotongan gaji

Apakah dalam peraturan di Indonesia dibenarkan jika perusahaan melakukan pemotongan gaji karyawan karena terlambat atau absen kerja?  

Sebenarnya dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dijelaskan bila perusahaan boleh tidak membayar upah kepada pekerjanya bila pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaan atau no work no pay.

Pemotongan Gaji Karyawan Tidak Boleh Dilakukan

Namun ada beberapa pengecualian di mana pengusaha tetap wajib membayar upah meski karyawan tersebut tidak bekerja, hal ini diuraikan dalam Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

  1. Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
  2. Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
  3. Pekerja tidak masuk bekerja karena pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.
  4. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
  5. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
  6. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak. mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
  7. Pekerja melaksanakan hak istirahat.
  8. Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
  9. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Jadi bila pekerja tidak masuk kerja, bukan karena alasan-alasan di atas maka pengusaha berhak tidak membayar upah kepada pekerjanya dengan persyaratan harus tertuang dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Namun penyebutanya bukanlah “pemotongan gaji karyawan”, menurut Letezia Tobing, S.H., M.Kn yang dilansir dari hukumonline.com (17/07), pemotongan upah berarti upah telah diberikan akan tetapi dipotong oleh perusahaan karena suatu kondisi. Sedangkan dalam hal pekerja yang tidak masuk kerja bukan karena alasan di atas, maka upah memang tidak diberikan kepada pekerjanya.

Terkait pemotongan gaji, PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 mengatur beberapa jenis pemotongan gaji dan ketentuannya.

Dalam Pasal 57 PP Pengupahan, pemotongan upah bisa dilakukan pengusaha untuk denda, ganti rugi dan/atau uang muka upah. Pemotongan upah ini dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama.

See Also
jaminan kecelakaan kerja

Selain itu, pemotongan upah juga bisa dilakukan untuk pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja, sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik, dan kelebihan pembayaran upah kepada pekerja.

Nah, untuk jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak ialah 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh pekerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 58 PP Pengupahan.

Baca juga:  Potong Gaji Pekerja karena Sakit Tanpa Surat Keterangan Dokter, Bolehkah?

close