Sanksi Bila PNS Nekat Mudik Lebaran 2020

Jangan mudik dulu ya!

mudik lebaran 2020
Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan/Kompas.com

Mudik lebaran 2020 telah dilarang, tak terkecuali bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Berbeda dengan Surat Ederan Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang sifatnya mengimbau, Surat Edaran No 41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lebaran 2020, pemberian sanksi jika melanggar, dan kewajiban ASN memakai masker.

Sanksi Bila PNS Nekat Mudik Lebaran 2020 

PNS atau ASN yang terbukti melanggar dan nekat mudik lebaran 2020 maka akan dikenai sanksi disiplin yang tertuang pada dalam Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Berikut hukuman disiplin yang bisa dijatuhkan kepada PNS yang melanggar aturan mudik lebaran 2020 yang telah ditetapkan pemerintah: 

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. 

  • Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dam pernyataan tidak puas secara tertulis.
  • Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari;
    • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  • Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari;
    • Penuruan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
    • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    • Pembebasan dari jabatan;
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
    • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sekadar informasi, hingga 21 April 2020, PNS masih bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menpan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Instansi Lingkungan Pemerintah.

Baca juga:  Apa Indikator Penilaian Kinerja PNS? Ini Jawabannya

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Wokedotid (@wokedotid) on

Cara membuat Souffle Pancake

Cara Membuat Souffle Pancake Fluffy Khas Jepang

film anime

National Anime Day, Inilah Rekomendasi Film Anime Terbaik