Terkena PHK Saat Pendemi, Berhakkah Dapat THR Lebaran?

Simak jawabannya ya!

THR lebaran
grid.id

Pembayaran THR lebaran tinggal menghitung hari, setidaknya pencairannya tinggal tiga pekan lagi. Tahun 2020, pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) akan berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi virus corona, sejumlah  pengusaha mengaku tak sanggup bayar THR, bila sanggup pun tak sampai 100% dari satu kali gaji pokok.  

Sejumlah perusahaan pun memutuskan untuk mem-PHK karyawannya. Pekerja yang terimbas pemutusan hubungan kerja ( PHK) karena wabah virus corona kurang lebih sudah mencapai lebih dari dua juta orang.

Baca juga:  Panduan Perhitungan Pesangon PHK Sesuai Alasan Pemutusan Kerja

Bila demikian, masih berhakkah karyawan mendapatkan THR Lebaran?

Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, tertuang bila pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan

Sehingga, bila dikaitkan dengan Idulfitri atau lebaran, pekerja yang terkena PHK lebih dari 30 hari sebelum lebaran, pekerja tersebut tidak berhak atas THR. Dengan demikian, bila Idulfitri jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, dan karyawan terkena PHK pada tanggal 20 Maret 2020, karyawan tersebut tidak berhak dapat THR lebaran.

Bila Pengusaha Tidak Mampu Bayar THR Lebaran, Harus Bagaimana?

Tentunya kesulitan keuangan tidak hanya dialami pekerja, pengusaha pun mengalami hal serupa akibat imbas dari COVID019, lalu apa yang harus dilakukan pengusaha bila tidak mampu bayar THR lebaran? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memperbolehkan pengusaha mencicil atau menunda pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada buruh. Hal itu diperkenankan dengan catatan disepakati oleh para pekerja.

Sehingga bila bisa kami simpulkan, di tengah kesulitan keuangan perusahaan akibat imbas dari COVID-19 ini cara pembayaran THR boleh dicicil atau ditunda sepanjang disepakati bersama antara pengusaha dan karyawan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagaimana yang telah diakomodir oleh Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016.

Kalkulator Perhitungan THR

Untuk menghitung nominal THR lebaran tertuang dalam Permenaker No. 6/2016 Pasal 3 Ayat 1, berikut detailnya:

  • Masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih:  1 bulan upah.
  • Masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.

Maksud upah di sini adalah upah bersih atau upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap sesuai dengan Permenaker No. 6/2016 Pasal 3 Ayat 2.

Sementara untuk tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain.

Perlu diketahui, bila tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

%MINIFYHTMLdbe7084a263b38d4dcb1e3b372a8eb3222%

Informasi detail terkait THR lebaran, bisa kamu baca selengkapnya di sini.

jadwal pendaftaran universitas

Jadwal Pendaftaran Universitas Swasta Mahasiswa 2020/2021

Cara mengajarkan anak berpuasa

Coba Cara Ini untuk Mengajarkan Anak Berpuasa Sejak Dini, Yuk, Bun!