UMP 2020 Naik, Apakah Gaji Pekerja Ikut Berubah?

UMP 2020
clearpathbenefits.com

UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2020 telah ditetapkan naik sebesar 8,51 persen oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kenaikan ini diambil dari data Badan Pusat Statistik (Tertuang dalam Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019) yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen. Sehingga bila dikombinasikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut, nominalnya adalah sebesar 8,51 persen.

Mengapa formulanya seperti itu? Pasalnya dalam Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Shutterstock.com

Daftar UMP 2020 dari Tiap Provinsi di Indonesia

Nominal rupiah UMP tiap tahunnya disesuaikan dengan penetapan Gubernur di setiap Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 1 November.

Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota  ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November.

Nantinya kedua upah minimum tersebut, UMK dan UMP akan berlaku tanggal 1 Januari. 

Sehinga penetapan UMP dan UMP 2020 akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Berikut UMP 2020 dari setiap provinsi (Diurutkan dari yang paling besar ke yang terkecil);

ProvinsiUMP 2020 (Rp)
DKI Jakarta4,276,348.72
Papua3,394,377.27
Sulut3,310,722.57
Babel3,230,075.77
Aceh3,185,837.32
Papua Barat3,126,346.72
Sulsel3,103,800.51
Sumsel3,044,520.41
Kepri3,005,460.07
Kaltara3,000,803.90
Kaltim2,981,377.36
Riau2,888,563.33
Kalsel2,877,447.56
Kalteng2,838,334.05
Maluku2,604,960.51
Gorontalo2,586,900.10
Sulbar2,571,328.92
Sultra2,552,013.05
Sumut2,499,421.51
Bali2,493,523.99
Sumbar2,484,041.30
Banten2,460,968.82
Lampung2,432,000.99
Kalbar2,399,444.74
Sulteng2,303,710.70
Bengkulu2,214,044.55
NTB2,139,325.65
NTT1,945,907.66
Jabar1,810,350.46
Jatim1,768,775.94
Jateng1,742,015.20
Yogyakarta1,704,607.46
UMP 2020
clearpathbenefits.com

UMP 2020 Naik, Apakah Gaji Pekerja Berubah?

Apabila UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berubah, maka gaji pekerja ikut berubah, tidak boleh di bawah UMP atau UMK yang berlaku. 

Pasalnya dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), tertuang bila pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum ini terdiri atas:

  • Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
  • Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Bagaimana bila perusahaan tidak mampu membayar gaji pekerja sesuai dengan upah minimum yang berlaku?

Dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan tertuang; bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan ini diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut:
Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari hukumonline.com (18/10), terkait penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Artinya, Mahkamah Konstitusi memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha. Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.
Selain itu perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Permenaker 15/2018), upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus di atas upah minimum.

View this post on Instagram

 

A post shared by Inspirasi & Giveaway (@wokedotid) on

Berikan Komentar Anda

OOTD kemeja putih

Satu Kemeja Putih untuk 24 Gaya OOTD

makeup korea

Produk Kosmetik Korea yang Cocok untuk Pria