UMP 2021 Naik, Apakah Gaji Pekerja Ikut Berubah?

UMP (Upah Minimum Provinsi) 2021 beberapa daerah telah ditetapkan. Hanya Provinsi Sulawesi Utara, Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku Utara yang belum menetapkan UMP 2021.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengumumkan bila tidak ada kenaikan upah minimum di tahun depan, baik UMP (Upah Minumum Provinsi) 2021 maupun UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2021. Namun ada lima provinsi di Indonesia yang menetapkan kenaikan UMP 2021, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

UMP 2021 Naik di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta

UMP 2021 Jawa Timur naik 5,65 persen dari Rp 1.768.000 menjadi Rp1.868.777.
UMP 2021 Sulawesi Selatan naik 2 persen dari Rp3.103.800 menjadi Rp3.165.876.
UMP 2021 Daerah Istimewa Yogyakarta naik 3,54 persen dari Rp1.704.609 menjadi Rp1.765.000
UMP 2021 Jawa Tengah naik 3,27 persen dari dari Rp1.742.015 menjadi Rp1.798.979
UMP 2021 DKI Jakarta naik 3,37 persen dari Rp4.276.349 menjadi Rp4.416.186 bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi

Bagaimana cara menghitung UMP tiap tahunnya? Formula perhitungan UMP dtertuang dalam Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Shutterstock.com

Detail Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Nominal rupiah UMP tiap tahunnya disesuaikan dengan penetapan Gubernur di setiap Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 1 November. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November.

Nantinya kedua upah minimum tersebut, UMK dan UMP akan berlaku tanggal 1 Januari. Sehingga penetapan UMP 2021 akan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Berikut UMP 2021 dari setiap provinsi (Diurutkan dari yang paling besar ke yang terkecil);

Provinsi	UMP 2021 (Rp)
DKI Jakarta	4,416,186
Papua	3,516,700
Sulawesi Utara	3,310,723
Sulawesi Utara	3,310,723
Bangka Belitung	3,230,002
Sulawesi Selatan	3,165,876
Aceh	3,165,030
Papua Barat	3,134,600
Sumatera Selatan	3,043,111
Kepulauan Riau	3,005,460
Kalimantan Utara	3,000,804
Kalimantan Timur	2,981,378
Kalimantan Tengah	2,903,144
Riau	2,885,563
Kalimantan Selatan	2,877,448
Maluku	2,604,961
Gorontalo	2,586,900
Sumatera Utara	2,499,500
Bali	2,494,000
Sumatera Barat	2,484,041
Banten	2,460,996
Lampung	2,432,001
Kalimantan Barat	2,399,698
Sulawesi Barat	2,369,670
Sulawesi Tengah	2,303,711
Bengkulu	2,213,604
NTB	2,183,883
NTT	1,950,000
Jawa Timur	1,868,777
Jawa Barat	1,810,351
Jawa Tengah	1,798,979
DI Yogyakarta	1,765,000

UMP 2021 Naik, Apakah Gaji Pekerja Berubah?

Apabila UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) berubah, gaji pekerja ikut berubah. Tidak boleh di bawah UMP atau UMK yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yang menyatakan bila pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum ini terdiri atas:

Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Namun khusus perusahaan di DKI Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 hanya berlaku untuk perusahaan yang tidak terdampak pendemi, apabila perusahaan tempat bekerja terdampak COVID-19, maka UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.

Bagaimana bila perusahaan tidak mampu membayar gaji pekerja sesuai dengan upah minimum yang berlaku?

Dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3) UU Ketenagakerjaan tertuang bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan ini diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari hukumonline.com (11/06), terkait penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa “…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Artinya, Mahkamah Konstitusi memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha. Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.

Selain itu perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Permenaker 15/2018), upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus di atas upah minimum.